Mengapa Perlu Website Wajib Lapor Ketenagakerjaan Online?

Setiap perusahaan perlu melapor ke ketenagakerjaan untuk melaporkan segala sesuatu tentang perusahaan tersebut. Mulai dari apakah akan dibangun, dipindah, dirubah, dibubarkan hingga pekerjanya. Untuk melaporkannya, sebagai pengusaha Anda bisa melakukannya di website wajib lapor ketenagakerjaan online.

Pelaporan tersebut sesuai dengan UU no. 7 th 1981 mengenai wajib lapor ketenagakerjaan. Jika tidak melakukan pelaporan tersebut, maka perusahaan akan dikenai sanksi. Sesuai dengan pasal 10 ayat 1, terdapat sanksi kurungan 3 bulan atau denda dengan jumlah maksimal Rp 1 juta jika perusahaan tidak melaporkan data perusahaan. data tersebut terkait dengan pendirian, perpanjangan ataupun pembubaran perusahaan. Pelaporan tersebut dilakukan selambat-lambatnya 30 hari sebelum membubarkan, memindahkan, menghentikan perusahaan.

Mengapa Perlu Website Wajib Lapor Ketenagakerjaan Online?

Mengapa Perlu Website Wajib Lapor Ketenagakerjaan Online?

Mengapa Perlu Melapor?

Perusahaan wajib melakukan pelaporan secara online di website wajib lapor ketenagakerjaan online dalam waktu yang sudah ditentukan. Tujuannya bisa Anda peroleh disini:

  • Indikator Perusahaan Menjalankan Program Kesejahteraan Karyawan

Dengan melaporkan kondisi perusahaan, Ketenagakerjaan akan tahu apakah perusahaan sudah menjalankan tugasnya dengan baik atau belum. Program tersebut diantaranya adalah pemberian jaminan seperti jaminan kesehatan atau jaminan ketenagakerjaan untuk para karyawannya.

  • Agar Terhindar Sanksi

Sesuai dengan yang disebutkan sebelumnya, jika perusahaan tidak melakukan wajib lapor ketenagakerjaan atau WLK, maka akan mendapatkan sanksi administratif.

  • Syarat Mempekerjakan Tenaga Asing

Jika Anda hendak menggunakan tenaga asing misalnya sebagai engineer ataupun untuk posisi yang lainnya, maka Anda harus melakukan wajib lapor terlebih dahulu. Ini karena dokumen WLK merupakan salah satu persyaratan yang wajib disertakan untuk pengajuan permohonan penggunaan TKA. Persyaratan tersebut sudah menjadi ketetapan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Jadi, jika tidak ada dokumen WLK maka perusahaan tidak bisa mengajukan permohonan izin untuk TKA.

Siapa yang Perlu Wajib Lapor?

Sesuai dengan ketentuan dari UU No 7 th 1981 pasal 4, pengusaha, pengurus adalah pihak yang wajib melakukan WLK. Namun, dalam pasal 1 huruf (b), secara keseluruhan dijelaskan bahwa yang perlu untuk wajib lapor ketenagakerjaan adalah pihak berikut ini:

  1. Seseorang, badan hukum atau persekutuan yang menjalankan perusahaan milik sendiri.
  2. Seseorang, badan hukum ataupun persekutuan yang berdiri sendiri dalam menjalankan perusahaan yang bukan milik sendiri. Dengan kata lain perusahaan itu adalah milik orang lain.
  3. Seseorang, badan hukum atau persekutuan yanga da di Indonesia dan mewakili perusahaan.

Dalam hal ini, perwakilan seperti pengurus yang dimaksud adalah seseorang yang diberikan tugas atau ditunjuk untuk menjadi pemimpin perusahaan. sedangkan orang yang ditunjuk perusahaan adalah orang yang bertanggung jawab di HRD.

Itulah alasan mengapa harus melakukan pelaporan ke website wajib lapor ketenagakerjaan online. Dengan begitu, perusahaan tetap terdata oleh ketenagakerjaan yang ada di Indonesia.